Arah Gerak Kebijakan Makroekonomi Indonesia Pasca Revisi Undang-Undang: Persimpangan Antara Prinsip Liberal dan Semangat Pro Rakyat
Oleh: Indria Febriansyah. kerua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia.
Jakarta-suaramaureket.com 5 juni 2026 DPR – RI Dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Pada 4 Juni 2026 Mengesahkan UU LP2SK. Menyebabkan Ekonomi Indonesia kini berada di titik balik sejarah. Sejak akhir 2025 hingga awal 2026, pemerintah telah mengesahkan serangkaian revisi undang-undang ekonomi yang dirancang untuk merombak fondasi pengelolaan negara. Sebagai pengamat yang memahami baik logika efisiensi pasar dalam ekonomi liberal maupun urgensi keadilan sosial dalam ekonomi pro rakyat, saya melihat revisi ini bukan sekadar perubahan teknis, melainkan upaya membangun sistem baru yang menyeimbangkan kebebasan berusaha dengan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan umum .
Saya akan menguraikan poin-poin utama revisi undang-undang, menjelaskan dampaknya dari dua perspektif tersebut, dan memberikan penilaian mendalam ke mana arah ekonomi Indonesia sebenarnya sedang bergerak.
I. Kerangka Pemikiran: Ekonomi Liberal vs Ekonomi Pro Rakyat
Sebelum masuk ke substansi undang-undang, penting memahami dua landasan ini:
- Ekonomi liberal menekankan peran pasar bebas, persaingan sehat, birokrasi ringan, kepastian hukum bagi investor, dan disiplin fiskal yang ketat. Tujuannya mendorong efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan cepat .
- Ekonomi pro rakyat berlandaskan Pasal 33 UUD 1945, di mana negara berperan aktif menguasai cabang produksi penting, mengatur distribusi kekayaan, melindungi kelompok lemah, dan memastikan hasil pembangunan dinikmati secara merata .
Revisi undang-undang terbaru berusaha memadukan keduanya, namun dengan penekanan yang jelas pada penguatan peran negara tanpa menutup ruang bagi investasi swasta .
II. Analisis Detail Revisi Undang-Undang Ekonomi Utama
Berikut adalah poin-poin revisi penting beserta penjelasan sederhana dan dampaknya:
- Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)
Disahkan: 4 Juni 2026 | Poin utama: 17 perubahan strategis mencakup penguatan lembaga, pasar modal, dan pengelolaan aset negara .
Poin revisi 1: Penguatan koordinasi BI, OJK, dan LPS
Penjelasan: Sebelumnya, sering terjadi tumpang tindih wewenang antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Kini dibentuk mekanisme koordinasi wajib agar kebijakan moneter dan pengawasan berjalan selaras .
Dari sisi liberal: Meningkatkan kepastian hukum dan stabilitas sistem keuangan, yang menjadi syarat utama masuknya investasi asing.
Dari sisi pro rakyat: Mencegah krisis yang bisa merugikan tabungan masyarakat kecil dan memastikan suku bunga tidak terlalu tinggi yang membebani UMKM.
Contoh: Jika terjadi gejolak nilai tukar, BI dan OJK akan bertindak bersama, bukan saling menunggu, sehingga harga barang kebutuhan pokok tetap stabil.
Poin revisi 2: Pendirian Pusat Keuangan Internasional & Bursa Komoditas Strategis
Penjelasan: Indonesia kini memiliki pasar sendiri untuk memperdagangkan mineral, sawit, dan batu bara, serta zona khusus dengan aturan lebih fleksibel bagi keuangan global .
Dari sisi liberal: Memangkas birokrasi, menarik modal besar, dan membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada harga yang ditentukan bursa luar negeri seperti Singapura atau London.
Dari sisi pro rakyat: Negara bisa mengatur harga agar tidak terlalu murah diekspor mentah, sehingga nilai tambah komoditas dinikmati di dalam negeri dan pendapatan negara bertambah untuk program sosial.
Contoh: Dulu harga nikel ditentukan di luar negeri; sekarang melalui bursa sendiri, harga bisa diatur agar mendukung industri pengolahan dalam negeri dan pendapatan petani tambang lebih adil.
Poin revisi 3: Pengaturan Khusus Surat Utang Danantara
Penjelasan: Memberikan landasan hukum jelas bagi lembaga pengelola kekayaan negara Danantara untuk menerbitkan surat utang guna membiayai investasi strategis .
Dari sisi liberal: Membuka sumber pendanaan baru yang transparan, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri berbunga tinggi.
Dari sisi pro rakyat: Keuntungan investasi Danantara wajib dialokasikan minimal 30% untuk program pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, bukan hanya disimpan sebagai aset semata.
Contoh: Dana yang terkumpul bisa digunakan membangun pabrik pengolahan kelapa sawit modern, menyerap tenaga kerja, dan keuntungannya membiayai program makan bergizi gratis.
- Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Disahkan: Oktober 2025 | Poin utama: Memperjelas status BUMN sebagai penggerak ekonomi nasional dan pelayanan publik .
Poin revisi: Peran Ganda Komersial & Sosial
Penjelasan: BUMN tidak hanya dituntut mencari untung, tapi juga wajib menjalankan tugas pelayanan umum, misalnya menyediakan listrik di daerah terpencil meski tidak menguntungkan secara bisnis.
Dari sisi liberal: Tata kelola diperketat, sistem pengawasan diperkuat, dan BUMN didorong bersaing sehat agar tidak menjadi beban negara.
Dari sisi pro rakyat: Mencegah komersialisasi berlebihan yang membuat harga layanan dasar melambung tinggi. Negara tetap hadir melindungi akses rakyat miskin.
Contoh: PLN tetap wajib menyalurkan listrik ke desa pedalaman meski biayanya mahal, sementara tarifnya tetap terjangkau, bukan ditinggalkan karena dianggap tidak menguntungkan investor swasta.
- Revisi Undang-Undang Keuangan Negara
Dibahas: Mei 2026 Poin utama: Fleksibilitas defisit anggaran dengan pengawasan ketat dan perluasan basis pajak.
Poin revisi: Batas defisit dan prioritas belanja
Penjelasan: Mempertahankan batas aman 3% dari PDB, namun memberikan ruang lebih besar untuk membiayai investasi jangka panjang seperti pendidikan dan kesehatan yang dianggap sebagai aset, bukan beban.
Dari sisi liberal: Tetap menjaga kepercayaan pasar agar utang negara tidak meledak tak terkendali, menjaga peringkat kredit Indonesia.
Dari sisi pro rakyat: Memastikan anggaran tidak hanya dipotong saat krisis, tapi dialihkan dari pos yang tidak produktif menuju program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat.
Contoh: Daripada memotong anggaran sekolah saat pendapatan menurun, pemerintah memotong belanja perjalanan dinas mewah dan menaikkan pajak bagi perusahaan tambang yang mendapatkan keuntungan besar.
Poin revisi: Penguatan pengawasan PNBP
Penjelasan: Memperketat pencatatan pendapatan negara dari sumber daya alam agar tidak bocor akibat praktik penghindaran pajak.
Dari sisi liberal: Menciptakan persaingan adil semua perusahaan besar membayar pajak yang seharusnya, tidak ada yang mendapatkan keistimewaan.
Dari sisi pro rakyat: Dana yang seharusnya masuk ke kas negara tidak hilang, sehingga lebih banyak dana tersedia untuk membangun jalan, rumah sakit, dan memberi bantuan bagi keluarga miskin .
Contoh: Sebelumnya banyak perusahaan ekspor yang melaporkan harga jual lebih murah untuk menghindari pajak; kini dengan revisi ini, pemerintah bisa memeriksa transaksi lebih ketat dan menarik kerugian negara.
III. Arah Gerak Kebijakan: Jalan Tengah yang Berkarakter
Melihat keseluruhan revisi undang-undang ini, jelas bahwa Indonesia tidak memilih ekstrem bukan ekonomi liberal bebas sepenuhnya, dan bukan pula ekonomi tertutup yang mematikan kreativitas .
Tiga ciri utama arah baru ini:
- Negara sebagai mitra, bukan penghalang. Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi investor yang taat aturan, namun tegas mengatur agar kekayaan alam dan hasil pembangunan tidak dinikmati segelintir orang saja.
- Investasi jangka panjang diutamakan. Belanja untuk gizi, pendidikan, dan kesehatan anak-anak dianggap sebagai modal terpenting, bukan sekadar pengeluaran yang membebani anggaran.
- Kedaulatan ekonomi dijaga. Indonesia berusaha melepaskan diri dari ketergantungan mengekspor bahan mentah, beralih ke industri pengolahan yang memberi nilai tambah tinggi bagi rakyatnya .
IV. Penilaian Kritis: Potensi dan Tantangan
Dari kacamata ekonomi liberal, risiko utamanya adalah jika penguatan peran negara justru disertai birokrasi rumit dan kurangnya transparansi. Namun revisi ini sudah mengantisipasi hal itu dengan mewajibkan akuntabilitas publik yang ketat .
Dari sisi ekonomi pro rakyat, tantangannya adalah memastikan niat baik tidak berhenti di atas kertas. Undang-undang yang bagus tidak ada gunanya jika penegakan hukum lemah dan korupsi masih merajalela.
Kesimpulannya, revisi undang-undang ini telah meletakkan pondasi yang kuat. Ia mengambil kelebihan ekonomi liberal efisiensi, persaingan, dan pertumbuhan. Namun ia juga mempertahankan jiwa ekonomi pro rakyat keadilan, pemerataan, dan perlindungan bagi yang lemah. Masa depan ekonomi Indonesia kini sangat bergantung pada bagaimana undang-undang ini dijalankan di lapangan, apakah benar-benar menjadi sarana memakmurkan seluruh rakyat.
Sumber referensi:
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 beserta revisi 2026 tentang P2SK
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 beserta revisi 2025 tentang BUMN
- Kerangka Ekonomi Makro 2027, Kementerian Keuangan
- Analisis Bank Dunia dan IMF mengenai reformasi ekonomi Indonesia 2026