Jakarta – suaramauerekat.com kamis 21 Mei 2026 Komunitas aktivis 98 Resolution Network memperingati gerakan reformasi 1998 yang telah berusia 28 tahun. Pihaknya akan mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka supaya terus sejalan dengan amanat konstitusi.
Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, mengatakan pidato Presiden Prabowo di rapat paripurna DPR, Rabu (20/5/2026) kemarin, sebagai bentuk komitmen demokrasi di era saat ini. Pihaknya mengapresiasi optimisme Presiden Prabowo untuk Indonesia ke depannya.
“Jika kalau kita bandingkan dengan pidato politik Presiden Prabowo dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei di DPR kemarin, saya kira itu adalah pidato yang sudah melampaui gagasan, pandangan, pikiran dan gerakan sosial sepanjang Orde Baru dan Reformasi,” ucap Haris Moti dalam konferensi pers
Selama ini pemberantasan korupsi hanya fokus pada korupsi belanja negara yang nilainya tidak sebesar korupsi terhadap sumber pendapatan atau penerimaan negara,” ucapnya
“Terkait dengan Anggaran program MBG tidak diambil dari anggaran pendidikan, melainkan hasil realokasi dan efisiensi dari TKD Non-Pendidikan dan anggaran daerah sebelumnya mengendap,” kata Haris.
Ia mengatakan akan terus mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka ingin pemberantasan korupsi lebih progresif ke depannya.
“Namun, kami menilai gerakan yang mengkritisi kebijakan dan program Pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini masih jauh dari yang bersifat paradigmatik, kami tidak membaca ada tawaran pandangan dan program alternatif yang membedakan atau menjadi antitesis Program Pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya.
Haris kemudian membandingkan dengan gerakan politik di era sebelumnya, mulai dari masa perjuangan kemerdekaan, era orde baru, hingga awal reformasi, yang menurutnya memiliki tawaran paradigma alternatif terhadap kekuasaan saat itu.
Ia juga menyoroti fenomena kritik terhadap kebijakan anggaran pemerintah yang, menurut mereka, justru mempertanyakan program kesejahteraan rakyat.
“Kami justru menilai terjadi anomali dalam gerakan mengkritisi kebijakan pemerintah, biasanya gerakan sosial memperjuangkan kepentingan rakyat, yang terjadi justru sebaliknya, ketika gerakan sosial malah mempersoalkan politik anggaran yang dialokasikan untuk membangun kesejahteraan rakyat, bahkan cenderung bermindset neoliberal,” kata Haris.
Haris mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan di tengah dinamika politik dan memperkuat demokrasi untuk pemerataan kesejahteraan rakyat.
“Mari kita jaga demokrasi politik yang telah dicapai sebagai alat untuk mempercepat perwujudan demokrasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat,” tutupnya,Dalam jumpa Pers
(Tim Redaksi)