Oleh: Indria Febriansyah, S.E., M.H. Ketua Umum Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia
Jakarta -Suaramaurekat.com.23 Mei 2026 Di tengah meningkatnya tensi geopolitik global, terutama dinamika konflik yang berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia, Indonesia menghadapi tantangan serius menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam situasi seperti ini, kemampuan negara mempertahankan ketahanan fiskal menjadi faktor utama. Sebab, gejolak harga energi internasional bukan hanya berdampak pada neraca perdagangan, tetapi juga berpotensi memicu inflasi, menekan daya beli masyarakat, dan memperlambat aktivitas ekonomi nasional.Yang menarik untuk dicermati, Indonesia sesungguhnya memasuki fase ketidakpastian global dengan fondasi fiskal yang relatif memiliki ruang manuver. Salah satu indikator penting adalah keberadaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp420 triliun. Dalam perspektif fiskal, SAL bukan sekadar angka simpanan negara, melainkan instrumen shock absorber atau bantalan ekonomi ketika negara menghadapi kondisi luar biasa.Bila disandingkan dengan alokasi subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun, terdapat gambaran menarik mengenai kapasitas fiskal nasional. Secara hitungan sederhana, SAL sebesar Rp420 triliun setara hampir dua kali lipat dari total subsidi energi nasional Rp420 triliun ÷ Rp210,1 triliun = ±1,99 Artinya, secara teoritis cadangan fiskal negara memiliki kapasitas mendekati dua kali kebutuhan subsidi energi dalam satu siklus anggaran. Angka ini menunjukkan bahwa negara memiliki ruang intervensi yang cukup untuk meredam gejolak jangka pendek tanpa langsung menciptakan tekanan fiskal yang ekstrem.Hitungan berikutnya dapat dilihat dari skenario tekanan harga minyak dunia. Ketika harga minyak internasional meningkat, beban subsidi otomatis ikut bertambah. Misalnya terjadi kenaikan tekanan kebutuhan subsidi sebesar 20%. Maka simulasi sederhananya 20% × Rp210,1 triliun = Rp42,02 triliunArtinya tambahan beban subsidi sekitar Rp42 triliun masih berada jauh di bawah kapasitas SAL Rp420 triliun. Bahkan apabila tekanan meningkat hingga 50%: 50% × Rp210,1 triliun = Rp105,05 triliun, Cadangan SAL masih menyisakan Rp420 triliun – Rp105,05 triliun = Rp314,95 triliunDari hitungan ini terlihat bahwa ruang fiskal Indonesia masih memiliki kapasitas cukup kuat menghadapi tekanan eksternal dalam jangka pendek hingga menengah.Di sisi lain, aspek operasional juga memperlihatkan tingkat kesiapan yang relatif stabil. Informasi mengenai stok BBM nasional yang berada di atas batas minimal Pertalite lebih dari 16 hari dan Pertamax sekitar 27 har menunjukkan bahwa negara tidak sedang berada dalam situasi darurat pasokan. Dengan kata lain, instrumen fiskal dapat difokuskan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan masyarakat, bukan sekadar merespons kepanikan pasar.Dalam perspektif ekonomi kerakyatan, ketahanan fiskal sejatinya bukan soal seberapa besar angka APBN, melainkan seberapa besar negara mampu menjaga rakyat dari efek guncangan global. Sebab kenaikan harga energi tidak berhenti pada SPBU. Ia merambat ke ongkos distribusi, harga pangan, transportasi, sektor UMKM, hingga daya beli masyarakat kecil.Karena itu, menjaga stabilitas energi bukan semata persoalan subsidi, melainkan strategi mempertahankan keseimbangan ekonomi nasional. Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu dibarengi penguatan targetisasi subsidi, peningkatan akurasi data penerima, transparansi penggunaan cadangan fiskal, serta penguatan ketahanan energi jangka panjang.Sebab ukuran negara yang kuat bukan hanya saat mampu membangun ketika situasi aman, tetapi ketika sanggup melindungi rakyat di tengah gelombang ketidakpastian global. Ketahanan fiskal pada akhirnya bukan sekadar hitungan angka ia adalah kemampuan negara menjaga stabilitas, kepercayaan, dan rasa aman masyarakatnya.(Tim redaksi)