Oleh: Indria Febriansyah. S.E., M.H. Dalam Perspektif Kebangsaan dan Ekonomi Kerakyatan Kabeh Sedulur Tamansiswa Indonesia.
Jakarta-suaramaureket.com .jumat 22 mei 2026 Di tengah perdebatan mengenai gagasan ekspor satu pintu melalui BUMN, rakyat perlu melihat persoalan ini dengan pikiran jernih. Pertanyaannya bukan “siapa yang kaya hari ini?”, tetapi “siapa yang paling menikmati hasil bumi Indonesia selama puluhan tahun?” Indonesia memiliki batu bara, sawit, nikel, mineral, dan sumber daya alam luar biasa. Namun fakta pahitnya, sebagian besar rantai perdagangan ekspor selama ini dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan raksasa yang memiliki jaringan perdagangan internasional, modal besar, hingga akses pasar global. Akibatnya, negara sering hanya menjadi penyedia bahan mentah, sementara keuntungan terbesar mengalir ke korporasi besar dan jaringan dagang global.
Jika melihat gagasan Presiden Prabowo tentang BUMN sebagai eksportir tunggal (“super trader”) bukan semata urusan birokrasi baru. Ide besarnya adalah mengubah posisi Indonesia dari penjual bahan mentah menjadi pengendali pasar.
Dulu Pasar Bebas, Kontrol Tersebar, Model lama bekerja sederhana: Perusahaan – jual langsung ke luar negeri – negosiasi sendiri – keuntungan masing-masing. Sekilas tampak bebas. Namun masalahnya Negara sulit mengontrol harga sebenarnya. Potensi praktik under invoicing bisa terjadi.
Devisa bisa bocor keluar negeri. Posisi tawar Indonesia terpecah. Bayangkan ada 100 pedagang menjual barang yang sama ke pembeli raksasa dunia. Pembeli tinggal memainkan harga. Karena penjual banyak, pembeli yang menentukan permainan. Yang kuat bertahan. Yang kecil ikut harga. Negara sulit mengontrol. Akibatnya siapa yang paling menikmati? Biasanya pemain besar yang sudah memiliki jalur perdagangan internasional; kapal; jaringan pembeli; akses perbankan global; kekuatan modal. Di sinilah rakyat perlu memahami siapa yang berpotensi terdampak jika jalur diubah.
Untuk sektor batu bara, perusahaan seperti Adaro, Bayan, Indika, hingga kelompok besar lain selama ini mempunyai kekuatan jaringan ekspor yang sangat besar. Untuk sawit, kelompok raksasa seperti Wilmar juga memiliki ekosistem dagang global yang kuat. Bukan berarti mereka “musuh negara”. Mereka membangun usaha dengan mekanisme pasar. Tetapi ketika negara ingin mengambil posisi pengendali lebih besar, yang paling terasa tentu pemain yang selama ini memiliki keleluasaan perdagangan global. Siapa Paling Terdampak Jika skema satu pintu benar-benar diterapkan Paling terdampak? Konglomerat eksportir skala besar. Perusahaan yang memiliki jaringan dagang internasional sendiri. Trader global yang selama ini mengambil margin besar. Mengapa Karena Mereka tidak lagi bebas menentukan jalur kontrak; harga akhir; pembeli langsung; struktur perdagangan.
Sebagian fungsi berpindah ke BUMN. Karena itu wajar jika akan muncul penolakan.
Dalam ekonomi, pihak yang kehilangan kontrol biasanya paling keras bersuara. Tetapi Mengapa Rakyat Perlu Memahami Gagasan Prabowo? Karena dalam gagasan tersebut ada beberapa tujuan strategis yang mudah dipahami:
1.Devisa masuk lebih besar ke negara.
Selama ini ada kekhawatiran praktik “Harga laporan ekspor lebih rendah dari harga sesungguhnya.” Jika terjadi, pajak lebih kecil.
Devisa tidak maksimal.
Negara kehilangan penerimaan.
Jika BUMN memegang ekspor:
negara dapat mengawasi lebih ketat.
Kas negara berpotensi bertambah.
2.Indonesia menjadi penentu harga
Lihat ilustrasi jabat tangan pembeli besar seperti China dan India. Hari ini pembeli raksasa sering berhadapan dengan banyak penjual Indonesia.
Jika dikumpulkan satu pintu Indonesia bisa bicara “Harga sekian.” Bukan selalu pembeli yang menentukan. Mirip OPEC pada minyak. Semakin besar kendali, semakin kuat posisi tawar.
3.UMKM dan pemain kecil bisa ikut pasar ekspor
Dalam gambar disebut “Swasta kecil/menengah terbantu.” Karena selama ini ekspor bukan permainan sederhana.
Perlu jaringan; modal; kontrak internasional; akses logistik. BUMN dapat menjadi agregator.
Yang kecil bisa ikut. Yang selama ini sulit masuk pasar luar negeri mendapat jalan.
4.Negara memperoleh kontrol terhadap komoditas strategis
Batu bara. Sawit. Mineral. Besi. Ini bukan sekadar barang dagangan.
Ini soal cadangan strategis nasional. Negara-negara besar juga melakukan intervensi saat menyangkut sumber daya penting. Bahkan negara yang sangat liberal pun tetap menjaga komoditas strategisnya. Namun Ada Catatan Penting Membela gagasan tidak berarti menutup mata. Kalau ekspor satu pintu diterapkan, syaratnya BUMN harus bersih. transparan; tidak menjadi monopoli elite baru; diawasi publik; profesional.
Karena jika tidak, masalah hanya berpindah dari oligarki swasta ke oligarki birokrasi.
Rakyat perlu memahami bahwa perdebatan ini bukan soal membenci pengusaha besar atau anti-swasta.
Pertanyaan utamanya Apakah kekayaan Indonesia selama ini sudah maksimal dinikmati rakyat Indonesia? Jika jawabannya belum, maka gagasan Presiden Prabowo tentang ekspor satu pintu dapat dipahami sebagai upaya mengembalikan kontrol negara terhadap kekayaan strategis nasional. Karena negara yang kaya sumber daya, tetapi tidak menguasai jalur perdagangan, sering hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri.(Tim redaksi)